Kamis, 18 September 2014

Meterai Tempel 2014


Berbarengan dengan kemerdekaaan Republik Indonesia yang ke-69, mulai tanggal 17 Agustus 2014 Pemerintah secara resmi memberlakukan Materai Tempel Tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2014. Meterai tempel tahun 2009 tidak dapat ditukarkan dengan materai tempel 2014, akan tetapi Materai Tempel Tahun 2009 masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.

Sudahkah Anda memiliki Meterai tempel desain terbaru ini? :-)

Perbedaan Meterai Tempel Rp3.000,00 desain 2009 dengan 2014

Perbedaan Meterai Tempel Rp6.000,00 desain 2009 dengan 2014

Sabtu, 13 September 2014

KPP PRATAMA PURWOKERTO GELAR TAX GATHERING: Beri Apresiasi Kepada Para Wajib Pajak



PURWOKERTO – Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Purwokerto menggelar acara Tax Gathering bertemakan, “Membayar Pajak Wujud Kemandirian Bangsa yang Bermartabat:, di Ballroom Hotel; Horison Purwokerto, Selasa (19/8). Kepala KPP Pratama Purwokerto dan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah sendiri menabuh gendang secara bersamaan dalam pembukaan acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, hadir Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, para pejabat instansi vertikal Kementerian Keuangan, pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, masyarakat perbankan, para ketua asosiasi, Wajib Pajak dan undangan lainnya.



Kepala KPP Pratama Purwokerto Mulyono Marsandi menjelaskan kemandirian bangsa diwujudkan dalam kemandirian pembiayaan penyelenggaraan negara. Seperti diketahui, APBN disusun berdasarkan tiga komponen yaitu sumber daya alam, utang luar dan/atau dalam negeri dan pajak. Di saat sumber daya alam menipis dan utang negara yang tinggi dan ketidakmandirian terhadap pihak kreditur, Direktorat jendral Pajak mengajak segenap rakyat Indonesia untuk membiayai negaranya sendiri melalui pajak.

Kami memberikan penghargaan atas sinergi yang selama ini terjalin dengan harapan agar sinergi ini makin erat di masa depan. Sebagai lambang sinergi yang rampak, kompak dan serempak antara DJP dan seluruh stakeholder lainnya”, kata Mulyono Marsandi, Kepala KPP Pratama Purwokerto.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Yoyok Satiotomo atas nama Direktorat Jenderal Pajak memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pembayar pajak besar, yaitu tiga pembayar pajak besar berdasarkan data pembayaran tahun 2013.
Selain itu, kepada Wajib Pajak Badan pembayar pajak besar berdasarkan data pembayaran tahun 2013. Ditambah kepada Tempat Pembayaran Pajak favorit yaitu tempat pembayaran yang paling diminati Wajib Pajak sebagai tempat pembayaran pajak. Tak hanya itu saja, apresiasi juga ditujukan kepada Wajib pajak Kooperatif, yaitu Wajib Pajak yang menunjukkan iktikad baik dan sikap positif dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.


Selanjutnya, untuk menggugah semangat, diberikan motivasi dan inspirasi yang disajikan oleh Ir. Aan Almaidah Anwar, M. Tax (Kepala KPP Pratama Demak). Dalam inspirasi tersebut, seluruh hadirin digugah semangat dan keikhlasannya untuk memerikan kontribusi kepada pembangunan Negara berupa pembayaran pajak. 

Sebagai penutup acara, seluruh hadirin diminta untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri dipimpin oleh paduan suara karyawan dan karyawati KPP Pratama Purwokerto.

Jumat, 22 Agustus 2014

Sosialisasi Perpajakan PP46 di RRI Purwokerto


Sesi Sosialisasi di Radio RRI Purwokerto

Pada tanggal 21 Agustus 2014, KPP Pratama Purwokerto melakukan Sosialisasi  Perpajakan Memperingati Satu Tahun PP46 Tahun 2013 melalui media radio di RRI Cabang Purwokerto. Nara sumber dari KPP Pratama Purwokerto yaitu Bapak Heru, Bapak Edi dan Sindhu dipandu oleh Ibu Vina membahas mengenai peraturan PP 46 yang biasa dikenal Wajib Pajak dengan PPh Final 1%. Maksud dan tujuan dari implementasi PP46 ini adalah untuk memudahkan dan menyederhanakan aturan perpajakan sehingga masyarakat atau Wajib Pajak dapat meningkat kepatuhannya.

Subjek dan Objek PP46
PP46 berlaku bagi Wajib Pajak usaha perorangan atau badan yang penghasilan brutonya (omzet) dari seluruh pusat dan cabangnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang dikecualikan dari PP46 (masih menggunakan peraturan pajak sebelum PP46) adalah penghasilan dari pekerjaan bebas seperti dokter, notaris akuntan dan lainnya, serta penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final seperti sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, PPh Usaha Migas dan lainnya. 

Kemudian bagi orang pribadi yang menjalankan usahanya menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum juga tidak berlaku PP46. Begitupula bagi badan yang belum beroperasi, atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi omzetnya telah melebihi Rp.4,8 miliar.

Penghitungan dan Tarif
Tarifnya sendiri sebesar 1% dari omzet, semisal bulan Januari seorang pengusaha memiliki omzet Rp30 juta, maka pajak terutangnya untuk bulan Januari sebesar Rp30 juta x 1% = Rp300.000,-, apabila bulan berikutnya menurun menjadi Rp15 juta, maka pajak terutang untuk bulan Februari sebesar Rp150.000,-. Sangat mudah bukan? :-). Intinya besaran pajak akan menyesuaikan omzet yang didapat setiap bulan, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan dasar SPT Tahunan tahun sebelumnya.

Penyetoran dan Pelaporan
Penyetoran paling lambat dilaksanakan tanggal 15 bulan berikutnya (pajak bulan Januari paling lambat disetor tanggal 15 Februari), dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode 411128 - 420 ke bank persepsi atau kantor pos. Kemudahan PP46 yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah penyetoran yang dapat dilakukan melalui ATM, petunjuknya dapat dilihat di tautan berikut: Petunjuk Penyetoran PP46 melalui ATM. Tidak semua Bank sudah menerapkan penyetoran pajak melalui ATMnya, mohon dicek terlebih dahulu apakah ATM yang dimiliki telah memiliki fasilitas ini.

Kemudahan lainnya adalah ketika Wajib Pajak sudah mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang biasanya tercantum di tanda pembayaran atau penerimaan SSP yang berupa angka 16 digit, maka Wajib Pajak sudah dianggap melaksanakan pelaporan pajak. Dengan adanya kemudahan tersebut Wajib Pajak tidak perlu lagi meluangakan waktu dan tenaganya untuk harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak, cukup datang ke ATM terdekat dan melakukan penyetoran.

Surat Keterangan Bebas
Untuk Surat Keterangan Bebas terkait berlakunya PP46 akan kami bahas pada posting selanjutnya karena memerlukan pembahasan yang khusus dan lebih mendalam. :-)

Terimakasih atas perhatiannya, semoga dapat membantu.

Senin, 18 Agustus 2014

MERDEKA!!!

Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69, semoga Indonesia semakin maju, makmur dan jaya. Mari kita berjuang menjadi pahlawan di era kemerdekaan dengan berkontribusi melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada negara. :-)


Jumat, 25 Juli 2014

Selamat Idul Fitri dan Sampai Jumpa 4 Agustus 2014



Menyambut 1 Syawal 1435H, Kami segenap pegawai KPP Pratama Purwokerto mengucapkan "Mohon maaf lahir dan batin", serta selamat Idul Fitri bagi anda sekalian yang beragama Islam, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya Kepada Kita Semua.

Informasi: Sehubungan dengan libur hari Nasional dan Cuti Bersama PNS, KPP Pratama Purwokerto akan mulai beroperasi lagi seperti biasanya mulai Senin, 4 Agustus 2014.

Rabu, 25 Juni 2014

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1435H dan Jadwal Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa

Bulan Puasa telah dekat, bagi yang beragama Islam, mari kita sambut bulan penuh berkah ini dengan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dan membantu sesama. Semoga bulan ini bisa menjadi waktu kita untuk membersihkan diri dan melakukan perbaikan untuk tahun-tahun ke depannya. 

KPP Pratama Purwokerto menyediakan Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1435H dan Jadwal Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang dapat diambil oleh Wajib Pajak. Bagi yang ingin versi digital dan mencetaknya sendiri dapat mengunduh dua gambar di bawah ini:



Semoga kedua jadwal ini dapat membantu anda sekalian menjalankan kewajiban puasa anda bagi yang beraga Islam dan kewajiban anda sebagai Wajib Pajak dengan lebih baik lagi. Pelayanan KPP Purwokerto, "melayani dengan setulus hati".

Canangkan "DJP Bersih di Tangan Kita"


“The world suffers a lot. Not because of the violence of
bad people. But because of the silence of good people.”

“Dunia banyak menderita. Bukan karena kekerasan orang jahat. Tetapi,
karena diamnya orang-orang yang baik,"
- Napoleon Bonaparte -

Foto bersama seluruh pegawai KPP Pratama Purwokerto setelah penandatanganan deklarasi.


Begitulah kalimat bijak Napoleon Bonaparte. Kalimat yang menyindir jutaan orang baik ada di dunia ini agar tidak hanya diam. Tapi ikut dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi.
Terinspirasi dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencanangkan Gerakan “DJP Bersih di Tangan Kita”. Gerakan ini merupakan suatu gerakan moral untuk menyatukan komitmen dan kebulatan tekad pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi di lingkungan internal DJP untuk mewujudkan DJP yang lebih baik dan lebih bersih. Gerakan ini juga dimaksudkan sebagai wadah menyalurkan dan membina integritas para pegawai DJP.
Sehingga, diharapkan agar para pegawai DJP yang semula hanya menjaga integritas diri sendiri, ke depannya akan lebih aktif lagi dalam melakukan koordinasi dan sinergi dengan pegawai lainnya dalam menjaga integritas di lingkungan tempat kerja mereka. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany.
Fuad menyatakan, bahwa mayoritas pegawai DJP merupakan pegawai yang senantiasa menjaga integritas mereka. Akan tetapi selalu saja ada satu atau dua oknum yang menyimpang. Sayangnya, oknum yang berjumlah sangat sedikit inilah yang menjadi pusat perhatian publik dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada DJP dalam tugasnya menghimpun penerimaan negara.
Senam pagi oleh seleuruh pegawai KPP Pratama Purwokerto sebelum penandatanganan deklarasi.
 Sementara itu, pencanangan gerakan “DJP Bersih di Tangan kita” di KPP Pratama Purwokerto sendiri telah dilaksanakan Jumat, (20/6) yang dipimpin langsung Kepala KPP Pratama Purwokerto dan diikuti seluruh pegawai serta disaksikan oleh tamu undangan dari instansi vertikal Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwokerto.
Penandatanganan Deklarasi oleh Kepala KPP Pratama Purwokerto, Bpk. Mulyono Marsandi.
 Dalam acara pencanangan gerakan ini, dilakukan deklarasi DJP Bersih di Tangan Kita oleh seluruh pegawai KPP Pratama Purwokerto. Deklarasi sendiri menyatakan bahwa (Kami) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak bertekad untuk: mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bersih dari praktik korupsi; saling mengawasi dan mengingatkan sesama pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak melakukan praktik korupsi; melaporkan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh dan/atau melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak; menjaga kehormatan dan martabat sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak; menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan” Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.
Penyerahan Beasiswa Berprestasi kepada putra putri Cleaning Service dan Satpam KPP Pratama Purwokerto.
 Sebagai penutup dan wujud kesungguhan komitmen DJP Bersih, deklarasi ditandatangani oleh seluruh pegawai KPP Pratama Purwokerto dilanjutkan dengan menyaksikan bersama Deklarasi DJP Bersih yang dilaksanakan di Kantor Pusat DJP pada tanggal 5 Juli 2013. (ttg)


Pelepasan Balon DJP Bersih di Tangan Kita oleh Kepala Kantor


Deklarasi DJP Bersih di Tangan Kita

Kami Pegawai Direktorat Jenderal Pajak bertekad untuk:
1.     Mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bersih dari praktik korupsi;
2.     Saling mengawasi dan mengingatkan sesama pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak melakukan praktik korupsi;
3.     Melaporkan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh dan/atau melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
4.     Menjaga kehormatan dan martabat sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
5.     Menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan” Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.
Purwokerto, 20 Juni 2014
Kepala Kantor,


Mulyono Marsandi


 
| - |