Rabu, 25 Juni 2014

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1435H dan Jadwal Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa

Bulan Puasa telah dekat, bagi yang beragama Islam, mari kita sambut bulan penuh berkah ini dengan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dan membantu sesama. Semoga bulan ini bisa menjadi waktu kita untuk membersihkan diri dan melakukan perbaikan untuk tahun-tahun ke depannya. 

KPP Pratama Purwokerto menyediakan Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1435H dan Jadwal Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang dapat diambil oleh Wajib Pajak. Bagi yang ingin versi digital dan mencetaknya sendiri dapat mengunduh dua gambar di bawah ini:



Semoga kedua jadwal ini dapat membantu anda sekalian menjalankan kewajiban puasa anda bagi yang beraga Islam dan kewajiban anda sebagai Wajib Pajak dengan lebih baik lagi. Pelayanan KPP Purwokerto, "melayani dengan setulus hati".

Canangkan "DJP Bersih di Tangan Kita"


“The world suffers a lot. Not because of the violence of
bad people. But because of the silence of good people.”

“Dunia banyak menderita. Bukan karena kekerasan orang jahat. Tetapi,
karena diamnya orang-orang yang baik,"
- Napoleon Bonaparte -

Foto bersama seluruh pegawai KPP Pratama Purwokerto setelah penandatanganan deklarasi.


Begitulah kalimat bijak Napoleon Bonaparte. Kalimat yang menyindir jutaan orang baik ada di dunia ini agar tidak hanya diam. Tapi ikut dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi.
Terinspirasi dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencanangkan Gerakan “DJP Bersih di Tangan Kita”. Gerakan ini merupakan suatu gerakan moral untuk menyatukan komitmen dan kebulatan tekad pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi di lingkungan internal DJP untuk mewujudkan DJP yang lebih baik dan lebih bersih. Gerakan ini juga dimaksudkan sebagai wadah menyalurkan dan membina integritas para pegawai DJP.
Sehingga, diharapkan agar para pegawai DJP yang semula hanya menjaga integritas diri sendiri, ke depannya akan lebih aktif lagi dalam melakukan koordinasi dan sinergi dengan pegawai lainnya dalam menjaga integritas di lingkungan tempat kerja mereka. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany.
Fuad menyatakan, bahwa mayoritas pegawai DJP merupakan pegawai yang senantiasa menjaga integritas mereka. Akan tetapi selalu saja ada satu atau dua oknum yang menyimpang. Sayangnya, oknum yang berjumlah sangat sedikit inilah yang menjadi pusat perhatian publik dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada DJP dalam tugasnya menghimpun penerimaan negara.
Senam pagi oleh seleuruh pegawai KPP Pratama Purwokerto sebelum penandatanganan deklarasi.
 Sementara itu, pencanangan gerakan “DJP Bersih di Tangan kita” di KPP Pratama Purwokerto sendiri telah dilaksanakan Jumat, (20/6) yang dipimpin langsung Kepala KPP Pratama Purwokerto dan diikuti seluruh pegawai serta disaksikan oleh tamu undangan dari instansi vertikal Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwokerto.
Penandatanganan Deklarasi oleh Kepala KPP Pratama Purwokerto, Bpk. Mulyono Marsandi.
 Dalam acara pencanangan gerakan ini, dilakukan deklarasi DJP Bersih di Tangan Kita oleh seluruh pegawai KPP Pratama Purwokerto. Deklarasi sendiri menyatakan bahwa (Kami) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak bertekad untuk: mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bersih dari praktik korupsi; saling mengawasi dan mengingatkan sesama pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak melakukan praktik korupsi; melaporkan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh dan/atau melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak; menjaga kehormatan dan martabat sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak; menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan” Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.
Penyerahan Beasiswa Berprestasi kepada putra putri Cleaning Service dan Satpam KPP Pratama Purwokerto.
 Sebagai penutup dan wujud kesungguhan komitmen DJP Bersih, deklarasi ditandatangani oleh seluruh pegawai KPP Pratama Purwokerto dilanjutkan dengan menyaksikan bersama Deklarasi DJP Bersih yang dilaksanakan di Kantor Pusat DJP pada tanggal 5 Juli 2013. (ttg)


Pelepasan Balon DJP Bersih di Tangan Kita oleh Kepala Kantor


Deklarasi DJP Bersih di Tangan Kita

Kami Pegawai Direktorat Jenderal Pajak bertekad untuk:
1.     Mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bersih dari praktik korupsi;
2.     Saling mengawasi dan mengingatkan sesama pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk tidak melakukan praktik korupsi;
3.     Melaporkan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh dan/atau melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
4.     Menjaga kehormatan dan martabat sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
5.     Menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan” Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.
Purwokerto, 20 Juni 2014
Kepala Kantor,


Mulyono Marsandi


Rabu, 18 Juni 2014

Pendaftaran NPWP Secara Online Melalui e-Registration



       Bagi anda yang ingin memiliki NPWP, saat ini e-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

       Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

       Untuk memulai pendaftaran NPWP secara online silahkan klik https://ereg.pajak.go.id/, atau klik tautan di samping kanan website ini.

       Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Kring Pajak di 500200 atau menelpon ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat anda berada.

Petunjuk Penggunaan e-Registration : 

Catatan : Ikuti langkah tiap langkah dalam penggunaan e-Registration, karena seringkali beberapa orang tidak lengkap mengisi atau mengupload dokumen yang diperlukan serta belum mengirim dengan menggunakan "Token", pastikan status e-Registration anda telah berstatus "KIRIM".

Jumat, 13 Juni 2014

Hasil Survei Kepuasan Tempat Pelayanan Terpadu BuLan Mei 2014



Rekapitulasi survei kepuasan terakhir dilaksanakan pada periode Mei 2014 dengan menghitung jumlah nomor antiran yang ada dalam setiap kotak. Hasil rekapitulasi survei kepuasan terakhir adalah sebagai berikut :


  1. Kurang Memuaskan   :          0 nomor antrian   |     0 %
  2. Memuaskan                 :   1.779 nomor antrian   |   70,623% 
  3. Sangat Memuaskan    :      740  nomor antrian   |  29.377% 
Total survei kepuasan 2.519 nomor antrian, jumlah kertas lain selain nomor antrian sebanyak 1 kertas dan tidak diikutkan dalam perhitungan survei kepuasan. Dari hasil tersebut, sebagian besar Wajib Pajak di KPP Pratama Purwokerto telah merasa puas terhadap pelayanan kami di Tempat Pelayanan Terpadu. Meskipun tidak ada Wajib Pajak yang merasa kurang puas, namun terjadi penurunan persentase yang signifikan Wajib Pajak yang merasa sangat puas, oleh karena itu kami tetap akan meningkatkan kualitas pelayanan kami agar Wajib Pajak merasa sangat puas dengan layanan kami.
 
Semoga, di kemudian hari kami dapat memperbaiki layanan kami agar lebih baik lagi. Kami ucapkan terimakasih atas kedatangan anda sekalian para Wajib Pajak ke kantor kami, semoga kami bisa terus melakukan pembenahan dengan masukkan dan evaluasi  yang disampaikan.

Rabu, 04 Juni 2014

Info Mengenai NPWP dari Situs e-Registration

Pendaftaran Isteri
Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib Pajak.Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini wanita kawin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Penjelasan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah - 74 TAHUN 2011

NPWP wanita kawin
Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama suaminya. Namun demikian, dalam hal wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Penjelasan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah - 74 TAHUN 2011 Pada aplikasi e-Registrasi ini, kategori untuk isteri yang ingin memiliki NPWP adalah PH pisah harta, dan MT Memilih terpisah

Pendaftaran Anak
Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 Undang-undang PPH, Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. Jadi anak Belum dewasa tidak perlu melakukan permohonan pendaftaran NPWP

Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
a. Orang Pribadi (Induk), yaitu terdiri dari Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga;
b. Hidup Berpisah (HB), yaitu suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sendiri;
c. Pisah Harta (PH), yaitu suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis;
d. Memilih Terpisah (MT), yaitu wanita kawin yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami; dan
e Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Alamat Utama
Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut. Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan. (Penjelasan Pasal 2 ayat 6 Undang-undang PPH). Dari keterangan diatas jelaslah bahwa penentuan KPP terdaftar boleh berbeda dengan tempat terdaftar sesuai alamat KTP bila kenyataan tempat tinggalnya berbeda dengan alamat KTP

Senin, 26 Mei 2014

Hasil Survei Kepuasan Tempat Pelayanan Terpadu Januari-April 2014


 "Tidak ada gading yang tak retak" ~ anonim, begitu pula dengan layanan kami yang terus berevolusi untuk memberikan yang terbaik bagi Wajib Pajak. Sebagai ujung tombak dari pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, Tempat Pelayanan Terpadu memiliki peran vital untuk memberikan layanan yang dapat memberikan rasa puas kepada Wajib Pajak sehingga tercipta kepercayaan dan kepatuhan secara sukarela di bidang perpajakan. Untuk itulah kami berusaha terus menerus untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari hari ke hari agar Wajib Pajak sebagai stakeholder perpajakan utama, yaitu sebagai pembayar dan penikmat hasil perpajakan mendapatkan rasa puas tersebut.



Tentu saja, tidak akan terjadi evolusi kami menuju ke arah yang lebih baik tanpa adanya evaluasi dan masukkan dari Wajib Pajak. Sebagai salah satu bentuk evaluasi dari Wajib Pajak, kami menyediakan kotak survei kepuasan yang berada berdekatan dengan pintu masuk dan mesin antrian. Ada tiga tingkat kepuasan yang dapat Wajib Pajak pilih yaitu : 1) kurang memuaskan (kotak merah); 2) memuaskan (kotak kuning); 3) sangat memuaskan (kotak hijau), dengan cara memasukkan nomor antrian ke dalam kotak tersebut.

Rekapitulasi survei kepuasan terakhir dilaksanakan antara periode Januari-April 2014 dengan menghitung jumlah nomor antiran yang ada dalam setiap kotak. Hasil rekapitulasi survei kepuasan terakhir adalah sebagai berikut :

  1. Kurang Memuaskan   :     159 nomor antrian   |     1,130%
  2. Memuaskan                 :   6930 nomor antrian   |   49,236%
  3. Sangat Memuaskan    :   6986 nomor antrian   |  49,634% 
Total survei kepuasan 14.075 nomor antrian, jumlah kertas lain selain nomor antrian sebanyak 5 kertas dan tidak diikutkan dalam perhitungan survei kepuasan. Dari hasil tersebut, ternyata sebagian besar Wajib Pajak di KPP Pratama Purwokerto telah merasa puas dan sangat puas terhadap pelayanan kami di Tempat Pelayanan Terpadu. Meskipun begitu, kami tetap akan meningkatkan kualitas pelayanan kami karena masih ada beberapa Wajib Pajak yang merasa kurang puas terhadap layanan kami.

Semoga, di kemudian hari kami dapat memperbaiki layanan kami agar lebih baik lagi. Kami ucapkan terimakasih atas kedatangan anda sekalian para Wajib Pajak ke kantor kami, semoga kami bisa terus melakukan pembenahan dengan masukkan dan evaluasi  yang disampaikan.

Senin, 05 Mei 2014

Tata Cara Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN Tahun 2014

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusa Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014, diumumkan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) hal-hal sebagai berikut:

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 diterbitkan untuk mengatur secara khusus pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan atas pengusaha kecil PPN tahun 2014.
  2. Pencabutan PKP secara jabatan tersebut akan dilakukan oleh KPP terhadap PKP yang:
      • mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam tahun 2013 sampai dengan Rp4,8 Miliar; dan
      • memilih untuk dicabut status pengukuhan PKP-nya.
      1. PKP diminta untuk menyampaiakn Surat Pernyataan sebagaimana diatur dalam PER-12/PJ/2014 yang menyatakan memilih tetap sebagai PKP atau memilih untuk dicabut status pengukuhan PKP-nya paling lambat tanggal 31 Mei 2014 ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
      2. Formulir Surat Pernyataan dapat diunduh di www.pajak.go.id atau diperoleh di KPP tempat PKP dikukuhkan.
      Demikian pengumuman ini disampaikan.

      Catatan:
      Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2014 dapat dilihat di sini.



      File Terkait: 
       
      | - |